GMNI Desak Polda Sumbar Usut Pemodal Tambang Yang Diduga Ilegal di Sumatera Barat
Padang, Sumbarjaya.com ~ Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat menggelar unjuk rasa di depan Markas Polda Sumbar, Senin (8/6/2026).
Mahasiswa mendesak kepolisian segera mengungkap ada dugaan aktor intelektual, dan serta pemodal di balik maraknya aktivitas tambang ilegal yang memicu kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera Barat.
Aksi yang berlangsung sejak sore hari itu sempat diwarnai guyuran gerimis. Meski demikian, massa tetap bertahan untuk menyampaikan tuntutan hingga akhirnya diterima oleh Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, dalam sebuah dialog terbuka.
Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri, menegaskan bahwa, “Gerakan ini lahir dari keresahan masyarakat terhadap kerusakan alam akibat praktik pertambangan yang diduga tanpa izin,’ ujarnya.
Ia menuntut aparat penegak hukum agar bersikap transparan dalam mengusut pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas tambang yang diduga ilegal tersebut.
“Kami menyoroti kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah oknum dan pemilik modal yang tidak bertanggung jawab. Kami meminta keterbukaan mengenai siapa cukong dan investor yang terlibat karena publik berhak mengetahui pihak yang harus bertanggung jawab,” ujar Fikri.
Selain itu, GMNI mendesak kepolisian memberikan informasi perkembangan dugaan kasus secara berkala guna menghindari spekulasi di masyarakat.
Mahasiswa juga menyatakan kekecewaan lantaran Kapolda Sumbar tidak hadir menemui massa secara langsung, sehingga mereka berencana melakukan aksi lanjutan.
Menanggapi desakan tersebut, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin memastikan bahwa pihaknya terus melakukan penertiban.
Namun, ia mengakui adanya kendala teknis di lapangan, mulai dari luasnya wilayah pengawasan hingga tingginya mobilitas para pelaku tambang.
“Penindakan terus dilakukan. Sekarang ini wilayah yang diawasi cukup luas dan pelaku sering berpindah lokasi,” ujar Wakapolda.
Ia pun mengajak mahasiswa untuk meninjau langsung proses penertiban di lapangan guna memahami upaya konkret yang telah dilakukan kepolisian.
Terkait dugaan adanya bekingan terhadap aktivitas tersebut, Wakapolda menegaskan bahwa Polda Sumbar berkomitmen memproses siapa pun yang terbukti bersalah tanpa pandang bulu.
Ia menekankan setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang objektif. Di sisi lainnya, GMNI turut menyoroti dampak sosial dari penutupan tambang ilegal.
Mereka meminta pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor tersebut agar tidak muncul persoalan sosial baru.
“Jika tambang ditutup, pemerintah harus menyiapkan alternatif pekerjaan bagi masyarakat terdampak,” kata Fikri.
Pada aksi ini, seluruh aspirasi mahasiswa telah diterima oleh pihak kepolisian, dan aksi massa berakhir dengan tertib. ( i )
