Aksi Damai Ibu Ibu Sumbar di Depan Kantor Gubernur

Pasaman Barat, Sumbarjaya.com ~ Ratusan pasang mata tampak sembab dan penuh kecemasan berkumpul di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jalan Tuanku Imam Bonjol, Padang, pada Senin (22/6/2026).

Di bawah terik matahari, massa yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga dari berbagai daerah ini hadir bukan untuk memicu kerusuhan, melainkan membawa beban berat mengenai masa depan makan dan pendidikan anak-anak mereka.

Mereka yang hadir berasal dari Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Sijunjung, Kota Solok, Solok Selatan, hingga Daerah Lembas Raya.

Selama bertahun-tahun, dapur mereka tetap mengepul dan biaya sekolah anak-anak terpenuhi berkat keringat yang diperas di kawasan tambang rakyat.

Namun, saat regulasi yang mengarah pada penutupan tambang semakin nyata, hal itu seketika menjelma menjadi momok yang mengancam kelangsungan hidup keluarga mereka.

Banyak di antara mereka yang datang menggendong anak kecil atau membawa balita, sambil membentangkan spanduk dari bahan karton. Salah satu tulisan yang paling menyayat hati dan menyentak hati sanubari berbunyi:

“Tolong Jangan Ditutup, Kalau Tambang Ditutup Maka Kami Tidak Mampu Membiayai Anak-anak untuk Makan dan Bersekolah.”

Bagi masyarakat di pelosok yang jauh dari akses lapangan kerja korporasi atau industri besar, tambang rakyat bukan sekadar komoditas ekonomi atau sekadar subjek perizinan hukum.

Bagi mereka, tambang adalah satu-satunya jaring pengaman sosial yang nyata di tengah tekanan ekonomi yang semakin sulit dan tak menentu.

Dalam sela-sela aksi, salah seorang ibu yang wajahnya tampak lelah namun tetap memancarkan harap, menyampaikan:

“Kami meminta pemerintah melihat kami sebagai rakyat kecil. Tolong jangan hanya melihat dari sisi hitam-putih hukum atau aturan yang tertulis di atas kertas saja. Tolong lihat perut anak-anak kami, lihat masa depan sekolah mereka.”

Di tengah kondisi ekonomi yang menjepit, tambang rakyat telah lama menjadi katup penyelamat bagi ribuan keluarga.

Bagi mereka, keputusan yang hanya mengedepankan aspek legalitas tanpa menyediakan solusi alternatif dianggap sama saja dengan merenggut paksa piring nasi dari meja makan mereka.

Mendengar langsung rintihan warga, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Helmi Heriyanto, S.T., M.Eng, turun langsung ke lokasi untuk menemui massa.

“Dengan sikap penuh empati, ia menerima surat aspirasi yang diserahkan perwakilan ibu-ibu tersebut. “Kami catat dan pahami betul apa yang menjadi kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian,” ujarnya.

“Aspirasi ini tidak akan mandek di sini; kami akan membahasnya terlebih dahulu secara internal dan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait di tingkat pusat untuk dicarikan solusi terbaik,” ujar Helmi, berusaha menenangkan hati warga yang menanti dengan penuh harap.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung sangat tertib, damai, dan jauh dari kesan anarkis. Pengawalan aparat kepolisian dilakukan dengan penuh profesionalisme dan tetap menjaga kemanusiaan, sehingga suasana tetap kondusif sepanjang hari.

Tidak ada lemparan batu, tidak ada seruan makian. Yang terdengar sepanjang hari itu hanyalah suara parau para ibu yang memohon kepastian: bahwa besok pagi mereka masih bisa menyalakan kompor dan tetap menyekolahkan anak-anak mereka.

Kini, solusi kebijakan berada di tangan pemerintah. Ribuan kepala keluarga di pelosok Sumatera Barat menanti dengan cemas. Mereka bukan menolak aturan, namun mereka memohon agar hukum juga memiliki ruang untuk kemanusiaan.

Di mata ratusan ibu rumah tangga itu, harapan mereka sangat sederhana namun sangat mendasar : diizinkan tetap bekerja dengan tenang mencari rezeki yang halal, menghidupi keluarga dengan bermartabat, dan memastikan generasi penerus mereka tidak putus sekolah akibat kaku dan dinginnya sebuah peraturan. (Adi)