Sinergi Pusat dan Daerah Diperkuat, Pemulihan Pascabencana Kabupaten Solok Terus Dikebut
Kab. Solok, Sumbarjaya.com + Pemerintah Kabupaten Solok menerima kunjungan Tim Supervisi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Sumatera Barat di Guest House Bupati Solok, Arosuka, Rabu (15/7/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Tim Supervisi dipimpin Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, S.I.K., M.Si. dan disambut langsung oleh Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH.
Turut hadir unsur Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah Jefrizal, S.Pt., M.T., para Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Solok.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Tim Supervisi yang terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Solok.
,Menurutnya, sinergi lintas pemerintah menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Bupati menjelaskan Kabupaten Solok memperoleh alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144,36 miliar untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi anggaran mencapai Rp24,62 miliar atau sekitar 17,05 persen, dan pelaksanaannya akan terus dipercepat sesuai tahapan kegiatan.
Selain pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sungai, dan hunian tetap, pemerintah daerah juga memprioritaskan pemulihan fasilitas pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui dukungan kepada pelaku UMKM dan investasi baru.
Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang menyampaikan bahwa tim yang dipimpinnya bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala agar dapat segera dicarikan solusi melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam sesi diskusi, BPBD Kabupaten Solok melaporkan masih terdapat enam gedung pemerintahan yang membutuhkan rehabilitasi.
Sementara itu, Dinas PUPR mengusulkan pembangunan check dam dan sabo dam sebagai solusi permanen untuk mengurangi sedimentasi sungai dan risiko banjir material yang masih menjadi ancaman setiap musim hujan.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat sebanyak 598 unit rumah terdampak bencana, dengan kebutuhan relokasi sekitar 180 unit rumah.
Di sisi lain, Dinas Pertanian melaporkan sekitar 80 hektare lahan sawah masih mengalami kerusakan berat dan membutuhkan dukungan anggaran pemerintah pusat agar dapat kembali produktif.
Perumda Air Minum Kabupaten Solok juga menyampaikan percepatan pembangunan sejumlah proyek SPAM masih terkendala perizinan penggunaan kawasan hutan sebagai sumber mata air.
Sementara Dinas Pendidikan melaporkan rehabilitasi sekolah terdampak telah mencapai sekitar 45 persen, meski SDN 1 Muara Banjir masih belum dapat difungsikan karena berada di kawasan rawan genangan.
Menutup pertemuan, Tim Supervisi meminta seluruh OPD segera melengkapi data teknis dan administrasi agar berbagai usulan dapat difasilitasi ke pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Solok bersama Tim Supervisi berkomitmen terus memperkuat sinergi demi mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga masyarakat terdampak segera merasakan manfaat pemulihan secara menyeluruh. (Yef)
