Pemkab Tanah Datar Terus Perkuat Langkah Dalam Pengendalian Inflasi
Tanah Datar, Sumbarjaya.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar terus memperkuat langkah dalam pengendalian inflasi daerah, guna untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di awal tahun 2026.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada hari Senin (20/7/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, yang membahas strategi nasional maupun daerah dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, serta progres program 3 Juta Rumah.
Usai rapat, Wakil Bupati Tanah Datar juga menegaskan bahwa, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah menjadi kunci utama menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Dalam hasil rapat koordinasi tersebut, akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Datar,” ujar Wabup.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan strategi yang matang agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dengan harga yang stabil, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu.
“Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan berbagai daerah untuk menjadikan Tanah Datar sebagai pemasok bahan pangan, seperti cabai dan beras, bagi wilayah yang membutuhkan,” katanya.
Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, diminta segera menjajaki kerja sama dengan Kabupaten dan Kota, baik di dalam maupun di luar Sumbar, yang membutuhkan bahan pangan yang menjadi kelebihan produksi di Tanah Datar.
“Hal ini penting, karena salah satu indikator penilaian TPID Award adalah keberhasilan kerja sama antar daerah,” ujarnya.
Sebelum itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Franky Adhitama, melaporkan bahwa berbagai upaya pengendalian inflasi telah dilakukan bersama OPD terkait.
Ada sebanyak 9 indikator ekonomi dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menjadi acuan pengukuran inflasi, aspek kerja sama antar daerah masih belum terlaksana dan menjadi fokus utama perbaikan.
Yaitu, program 3 Juta Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kabupaten Tanah Datar mengajukan sebanyak 1.762 unit untuk tahun 2026.
“Alhamdulillah, untuk tahap pertama ada sebanyak 142 unit sudah dialokasikan dan siap dilaksanakan, tinggal menunggu Surat Keputusan penetapan penerima bantuan. Sementara itu, sebanyak 165 unit lainnya sedang dalam tahap verifikasi,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah untuk lebih serius menyusun langkah strategis pengendalian inflasi.
Dan juga termasuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok pangan, serta melaporkan perkembangan program 3 Juta Rumah secara berkala di Tanah Datar. (Ant)
