“Tidak Ada Otonomi Tanpa Uang” Hendra Saputra Desak Pusat Untuk Jamin Kepastian Fiskal Daerah
Padang Panjang, Sumbarjaya.com – Anggota DPRD Kota Padang Panjang dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Hendra Saputra, SH, melontarkan kritik tajam terkait ketimpangan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, Sabtu (1/8/2026).
Melalui esai berjudul “Tidak Ada Otonomi Tanpa Uang”, ia menegaskan bahwa otonomi daerah akan menjadi sekadar slogan kosong jika tidak dibarengi dengan kapasitas keuangan yang memadai untuk melayani rakyat.
Hendra Saputra menyoroti paradoks desentralisasi di Indonesia. Meski kewenangan telah dilimpahkan ke daerah selama lebih dari dua dekade reformasi, realitas di lapangan menunjukkan banyak pemerintah daerah terjepit oleh keterbatasan anggaran.
Bahwa berkurangnya transfer dana dari pusat memaksa daerah melakukan langkah-langkah darurat, seperti penyesuaian APBD, penundaan proyek infrastruktur, hingga pemotongan belanja pelayanan publik yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Menurut Hendra, dampak dari ketidakpastian fiskal ini bukan hanya berupa angka-angka di atas kertas, melainkan hilangnya kepercayaan publik.
“Yang berubah bukan hanya angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga harapan masyarakat,” tulisnya.
Ia menekankan bahwa masyarakat tidak peduli pada defisit APBN nasional; yang mereka rasakan adalah jalan yang rusak, sekolah tanpa fasilitas layak, atau layanan kesehatan yang terhambat. Bagi Hendra, isu keuangan daerah adalah persoalan konstitusional, bukan sekadar teknis penganggaran.
Kondisi ini memaksa kepala daerah menggeser prioritas pembangunan yang sebelumnya telah disepakati melalui proses demokrasi. Hendra mengingatkan bahwa melemahnya kapasitas fiskal daerah berpotensi menggerus semangat otonomi itu sendiri.
Otonomi daerah, tegasnya, bukanlah “hadiah” dari pusat, melainkan amanat reformasi untuk mengelola negara yang luas dan beragam agar pemerintahan terasa lebih dekat dengan warga.
Sebagai solusi, Hendra mendesak terciptanya keseimbangan baru dalam relasi fiskal. Pemerintah pusat membutuhkan daerah yang kuat secara ekonomi untuk menopang target nasional.
ementara daerah memerlukan kepastian anggaran untuk menjalankan mandat konstitusi. “Pada akhirnya, tidak ada otonomi tanpa uang,” pungkasnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk kembali pada hakikat desentralisasi: menghadirkan negara yang hadir nyata melalui pelayanan publik yang berkualitas. (Edy)
