Hadiri Rakor Mendagri, Bupati Solok Tegaskan Kesiapan Percepat Pemulihan Pascabencana
Kab. Solok, Sumbarjaya.com ~ Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH, didampingi oleh Sekretaris Daerah Medison, S.Sos.M.Si serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Sumatera Barat.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dan berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat di Padang, Selasa lalu (13/1/2026).
Rapat koordinasi ini membahas skema bantuan rumah bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di tiga Provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah pusat menargetkan percepatan pemulihan pascabencana agar masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga.
Untuk kategori kerusakan ringan, pemerintah mengalokasikan bantuan sebesar Rp15. juta per kepala keluarga (KK), kerusakan sedang Rp30 juta per kepala keluarga (KK), dan kerusakan berat Rp60 juta per kepala keluarga (KK).
“Penyaluran bantuan akan dilakukan melalui BNPB, sementara pendataan menjadi tanggung jawab Bupati dan Wali Kota dibawah koordinasi Gubernur Sumatera Barat,” ujar Menteri Tito Karnavian.
Yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Menteri Tito Karnavian menekankan pentingnya kelengkapan administrasi dalam proses penyaluran bantuan.
Namun demikian, pemerintah memberikan kebijakan khusus bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana.
“Dalam kondisi tertentu, Kepala Desa dapat menandatangani pertanggungjawaban sebagai pengganti dokumen warga, sehingga bantuan tetap dapat disalurkan tanpa hambatan,” jelasnya.
Untuk mencegah terjadinya pemalsuan data, Mendagri juga menegaskan pentingnya koordinasi kepala daerah dengan Kapolres dan Kejaksaan Negeri guna memastikan validitas data melalui pengecekan langsung di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melaporkan bahwa bencana Hidrometeorologi di Sumbar telah menyebabkan kerusakan signifikan. Tercatat sebanyak 6.895 unit rumah mengalami rusak ringan, 2.981 unit rusak sedang, dan 5.077 unit rusak berat. Selain itu, sebanyak 775 unit rumah dilaporkan hanyut.
Bupati Solok menyambut baik kebijakan pemerintah pusat tersebut dan menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Solok dalam mempercepat pendataan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
“Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen memastikan pendataan dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran. Kami akan bekerja sama dengan seluruh unsur terkait agar bantuan ini segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Solok siap mengantisipasi berbagai kendala administrasi yang mungkin dihadapi warga terdampak.
“Apabila terdapat warga yang kehilangan dokumen akibat bencana, kami akan mengikuti arahan pemerintah pusat dengan menyiapkan mekanisme penggantian administrasi tanpa mengurangi aspek akuntabilitas. Yang terpenting masyarakat mendapatkan kepastian dan bantuan untuk membangun kembali kehidupan mereka,” tambah Bupati.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, unsur Forkopimda, para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat, Kepala BPBD kabupaten/kota, serta OPD terkait lainnya.
Kehadiran Bupati Solok dalam rakor ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam mendukung percepatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah serta masyarakat yang terdampak bencana Hidrometeorologi. (Yef)
