Air Sempat Lumpuh di Pascabencana Lalu, PDAM Percepat Pemulihan di Saniang Baka, Sumani dan Koto Sani
Kab. Solok, Sumbarjaya.com ~ Krisis air bersih yang sempat melumpuhkan aktivitas warga di sejumlah wilayah terdampak bencana hidrometeorologi lalu kini mulai berangsur pulih.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mempercepat langkah darurat melalui pemasangan pipa transmisi guna mengembalikan suplai air ke masyarakat.
Direktur Utama PDAM, Febri Fauza, menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari lanjutan penanganan darurat pascabencana yang sebelumnya merusak infrastruktur vital jaringan air bersih.
Wilayah Saniang Baka, Sumani, dan Koto Sani menjadi fokus utama karena mengalami gangguan paling signifikan akibat dampak hidrometeorologi yang menghantam kawasan tersebut beberapa waktu lalu.
“Ini adalah lanjutan pekerjaan darurat. Kita lakukan tambahan pemasangan pipa transmisi agar distribusi air bisa segera pulih,” ujar Febri Minggu (26/4/2026).
Menurutnya, kerusakan jaringan sebelumnya menyebabkan aliran air terhenti total di sejumlah titik, memaksa masyarakat bergantung pada sumber air alternatif yang tidak selalu layak konsumsi.
Namun, dengan langkah percepatan yang dilakukan, PDAM mulai melihat hasil di lapangan. Aliran air bersih secara bertahap sudah kembali menjangkau tiga wilayah terdampak tersebut.
“Untuk sementara, setelah pemasangan pipa transmisi ini, air sudah mulai mengalir kembali. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, Febri tidak menutup fakta bahwa kondisi saat ini masih jauh dari ideal. Ia mengakui bahwa pekerjaan yang dilakukan masih bersifat darurat dan belum menyentuh solusi permanen terhadap kerusakan infrastruktur.
“Yang kita lakukan ini masih penanganan darurat, belum permanen. Artinya, masih ada pekerjaan besar ke depan yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Kondisi ini sekaligus menyoroti kerentanan sistem distribusi air bersih terhadap bencana alam, terutama di daerah yang memiliki tingkat risiko hidrometeorologi tinggi.
Dalam proses pemulihan ini, pemerintah pusat turut mengambil peran melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang melanjutkan pekerjaan penanganan di lapangan.
Proyek tersebut dilaksanakan oleh perusahaan konstruksi milik negara, PT Wijaya Karya, yang dipercaya untuk menangani pemasangan dan perbaikan infrastruktur jaringan air.
Keterlibatan pemerintah pusat menunjukkan bahwa skala kerusakan tidak bisa ditangani sepenuhnya oleh daerah, melainkan membutuhkan intervensi lintas sektor dan dukungan anggaran yang lebih besar.
Di sisi lain, kondisi ini juga menjadi pengingat keras akan pentingnya sistem mitigasi dan ketahanan infrastruktur air bersih terhadap bencana. Tanpa perencanaan jangka panjang, kejadian serupa berpotensi terulang di masa mendatang.
Masyarakat di tiga wilayah tersebut kini berharap pemulihan tidak berhenti pada tahap darurat semata, melainkan dilanjutkan dengan pembangunan sistem yang lebih kuat, tahan bencana, dan berkelanjutan.
Dengan mulai mengalirnya kembali air bersih, harapan itu perlahan tumbuh. Namun pekerjaan belum selesai—tantangan justru baru dimulai untuk memastikan krisis serupa tidak kembali terjadi. (Yef)
