Bupati Tanah Datar Pimpin Rakor dan Rapat
Tanah Datar, Sumbarjaya.com ~ Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE.MM memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati.
Diketahui kegiatan ini difokuskan pada sinkronisasi program kerja perangkat daerah dengan target pembangunan yang bebas KKN serta mengutamakan transparansi di segala lini pemerintahan dan akuntabel, Selasa (21/4/2026).
Bupati menegaskan bahwa pemberantasan KKN merupakan langkah penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus memenuhi harapan masyarakat.
“Pemberantasan KKN bukan hanya bagian dari reformasi birokrasi, tetapi sudah menjadi keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia menambahkan, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, hingga jajaran di tingkat Kecamatan.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang patuh hukum serta pelayanan publik yang optimal.
Bupati juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Pelayanan publik bukan sekadar tugas administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah. Karena itu, kita harus terus bertransformasi menuju birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Pada rapat ini dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Sekretaris Daerah,
Kemudian para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, hingga Wali Nagari se-Tanah Datar. Pada kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, sebagai narasumber.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyebut kehadiran Kepala Kejati Sumbar diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus motivasi bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum.
“Kami berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan momentum ini untuk menambah wawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada pejabat, ASN, wali nagari, maupun perangkat lainnya yang tersangkut persoalan hukum,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada institusi kejaksaan atas pendampingan yang selama ini diberikan, khususnya dalam memastikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Dari salah satunya melalui keterlibatan Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam pembekalan hukum bagi wali nagari,” ujar Bupati.
Bupati juga berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan menjadi sarana berbagi pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Muhibuddin menyampaikan materi terkait penguatan sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Tanah Datar. (S.A)
