Terkait Gotong Jenazah Guru Sepanjang 14 Km, Bupati : Kami Tidak Mau Langgar Hukum

Kab. Solok, Sumbarjaya.com ~ Duka mendalam menyelimuti Jorong Lubuak Rasam, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok.

Seorang guru yang telah mengabdikan hidupnya selama 33 tahun, Yenti Risna (59), harus diantar ke peristirahatan terakhir dengan cara di gotong/ditandu, sejauh 14 kilometer karena jalan menuju kampungnya rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan.

Video warga memikul tandu jenazah di tengah jalan berlumpur dan bebukitan itu viral di media sosial. Banyak yang menyebutnya sebagai tamparan keras bagi pemerintah daerah, karena masih ada wilayah di Solok yang belum tersentuh pembangunan dasar, Jumat (31/10/2025).

Menanggapi sorotan publik, Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH, melalui akun TikTok pribadinya dan rilis resmi Dinas Kominfo Kabupaten Solok, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan, jalan menuju Lubuak Rasam tidak dapat dibangun karena berada di kawasan Hutan Lindung.

“Kalau jalan itu dibangun begitu saja, pemerintah daerah bisa kena pidana. Kami tidak mau menabrak aturan,” ujar Bupati dalam klarifikasinya.

Pernyataan tersebut menuai reaksi keras. Banyak warga menilai, alasan hukum tidak semestinya menjadi tameng untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah memenuhi hak dasar rakyatnya. Apalagi, lokasi itu masih dihuni ratusan keluarga yang setiap hari berjuang melawan keterisolasian.

Dinas Kominfo dalam keterangannya bahkan memaparkan pasal-pasal hukum terkait izin pembangunan di kawasan hutan, lengkap dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Namun publik justru mempertanyakan, bagaimana bisa sekolah negeri dibangun di sana bila akses jalan tak pernah ada ?

Camat Pantai Cermin, Gerry Candra, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, almarhumah Yenti Risna merupakan guru di SDN 20 Lubuak Rasam.

“Jenazah beliau diantar oleh keluarga dan warga dengan berjalan kaki sekitar lima jam menuju Jorong Pisau Hilang untuk dimakamkan,” ujar Gerry.

Medan menuju lokasi sangat berat, hanya bisa dilalui kendaraan roda dua jenis trail. “Tidak ada jalan alternatif lain, kalau musim hujan, bahkan sepeda motor pun sering terjebak lumpur,” tambahnya.

Peristiwa ini menyisakan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan. Di tengah gencarnya promosi dan perjalanan dinas ke luar daerah, rakyat di pedalaman justru masih menanggung beban berat karena minimnya akses dasar.

“Kami bukan minta jalan tol, hanya minta jalan yang bisa dilewati,” ucap seorang warga dengan nada lirih. (Yef)